Sengketa wanprestasi tanah meletus di Desa Wacopek, Kabupaten Bintan. Kasus ini melibatkan seorang warga negara Tiongkok serta dua perusahaan, yang berkonflik dengan ahli waris pewaris yang telah meninggal, dan saat ini konflik semakin memanas.
Tim pengacara yang mewakili ahli waris, setelah sebelumnya mengirim surat kepada Imigrasi terkait paspor warga negara Tiongkok tersebut, kembali mengajukan permohonan resmi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan. Tim pengacara mengajukan permohonan pembekuan sementara terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, dengan total luas tanah sekitar 2,53 juta meter persegi atau setara 253 hektar, sesuai dengan bidang tanah yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Akuisisi Aset Notaris tahun 2024, dan berharap pengadilan menetapkan pengamanan objek sengketa selama proses persidangan berlangsung.
Pengacara menyatakan bahwa dalam permohonan tersebut, fokus utama adalah penundaan proses pengajuan sertifikasi tanah seluas sekitar 688.989 meter persegi. Pihak ahli waris meminta Badan Pertanahan untuk segera mencatat status pembekuan seluruh tanah yang disengketakan, yang berlaku sejak Badan Pertanahan menerima surat tersebut. Pada saat yang sama, pengacara juga mengusulkan bahwa selama kasus belum diputus, Badan Pertanahan harus menangguhkan seluruh proses bisnis terkait tanah tersebut, termasuk survei tanah, verifikasi lapangan, pemetaan bidang, sidang komite, penetapan hak, pendaftaran kepemilikan, serta seluruh pekerjaan lanjutan lainnya. Selain itu, dilarang menerbitkan sertifikat tanah, dokumen pengukuran, peta bidang, keputusan penetapan hak, serta seluruh dokumen hukum kepemilikan tanah lainnya kepada pihak atau perusahaan terkait.
Pengacara perwakilan mengeluarkan peringatan, apabila Badan Pertanahan mengabaikan permohonan pembekuan ini dan terus melakukan survei, penetapan hak, penerbitan sertifikat, serta operasi lainnya terhadap tanah sengketa yang sedang dalam proses persidangan, maka pihak ahli waris akan menggunakan segala upaya hukum untuk mempertahankan haknya, mencakup gugatan administrasi, gugatan perdata, peradilan administrasi, bahkan jalur pidana untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bersangkutan. Sidang sengketa tanah ini sebelumnya telah beberapa kali terhambat, dan pihak tergugat yang merupakan warga negara Tiongkok telah berulang kali tidak hadir dalam proses mediasi.
Kasus ini juga menggambarkan risiko dalam transaksi tanah lokal di Indonesia. Ketika terjadi sengketa pemenuhan perjanjian dalam transaksi aset tanah lintas negara, akan menghadapi berbagai tantangan praktis seperti pengumpulan bukti, kehadiran pihak terkait di pengadilan, serta pembekuan kepemilikan tanah.
