Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa Satuan Tugas Khusus Hilirisasi akan menawarkan 35 proyek senilai 123,8 miliar dolar AS (sekitar 2,005 triliun rupiah) kepada investor. Wakil Menteri menyebutkan hal ini sebagai bagian dari percepatan pengembangan industri hilir untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor seperti minyak dan gas bumi, pertanian, pertambangan, dan lain-lain, sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo untuk melakukan pengolahan hilir sumber daya alam unggulan dalam negeri guna memperoleh nilai tambah. Saat ini Kementerian ESDM masih menunggu hasil koordinasi dengan departemen-departemen anggota Satuan Tugas Khusus, dan berharap proyek-proyek yang telah disiapkan dapat segera ditawarkan kepada calon investor. Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengembangan Industri Hilir dan Ketahanan Energi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2025, dengan Ketua dijabat oleh Menteri ESDM, dan Wakil Ketua dijabat oleh para menteri terkait seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Sekretaris Negara.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa Satuan Tugas Khusus Hilirisasi akan menawarkan 35 proyek senilai 123,8 miliar dolar AS (sekitar 2,005 triliun rupiah) kepada investor. Wakil Menteri menyebutkan hal ini sebagai bagian dari percepatan pengembangan industri hilir untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor seperti minyak dan gas bumi, pertanian, pertambangan, dan lain-lain, sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo untuk melakukan pengolahan hilir sumber daya alam unggulan dalam negeri guna memperoleh nilai tambah. Saat ini Kementerian ESDM masih menunggu hasil koordinasi dengan departemen-departemen anggota Satuan Tugas Khusus, dan berharap proyek-proyek yang telah disiapkan dapat segera ditawarkan kepada calon investor. Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengembangan Industri Hilir dan Ketahanan Energi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2025, dengan Ketua dijabat oleh Menteri ESDM, dan Wakil Ketua dijabat oleh para menteri terkait seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Sekretaris Negara.