Pemerintah Indonesia akan menindak barang impor China yang merusak produk lokal, tidak hanya terbatas pada pakaian bekas. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan setelah pertemuan di Kementerian Perdagangan Jakarta bahwa pemerintah tidak hanya akan mengatur impor pakaian bekas, tetapi juga mengendalikan barang impor China yang mengganggu produk UMKM lokal. Untuk impor pakaian bekas, pemerintah telah mengintegrasikan 1.300 merek pakaian dan alas kaki sebagai alternatif, sehingga importir pakaian bekas masih memiliki barang untuk dijual. Ia mengatakan pemerintah sedang berkomunikasi dengan importir pakaian bekas, berharap mereka beralih ke produk lokal, memastikan bisnis para pedagang tidak terlalu terpengaruh, dan menghindari pasokan pakaian impor yang semakin berkurang. Pemerintah berencana mengganti dengan merek lokal agar para pedagang tetap dapat beroperasi. Sebelumnya, Wakil Menteri Bidang Usaha Kecil dan Menengah di Kementerian UMKM menyatakan bahwa importir pakaian bekas di Pasar Senen Bandung setuju untuk menjual produk lokal dengan dukungan pemerintah, namun mereka telah menjalankan bisnis pakaian bekas selama puluhan tahun, sehingga peralihan membutuhkan waktu. Pemerintah juga akan berkomunikasi dengan importir di Pasar Gedebage Bandung, dan saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata jumlah importir pakaian bekas di seluruh Indonesia guna menyusun skema dukungan selanjutnya.