BYD M6 Menjadi Mobil Listrik Terlaris di Jakarta Auto Week
Selama 10 hari pameran GJAW 2024, BYD menerima 1.400 pesanan mobil listrik. MPV listrik pertama di Indonesia, M6, menjadi andalan penjualan dan meraih penghargaan "Mobil BEV MPEV Terfavorit". Stan BYD menarik lebih dari 13.000 pengunjung dan mengadakan 1.272 sesi test drive. Presiden Direktur mengucapkan terima kasih atas respons positif publik, yang menunjukkan semakin besarnya kepercayaan konsumen Indonesia terhadap inovasi dan teknologi BYD. Selain pencapaian penjualan, BYD bekerja sama dengan PLN meluncurkan konsep baru layanan pengisian daya rumah, memperlihatkan komitmen dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan. Januari 2024
China Sambut Indonesia Menjadi Anggota Resmi BRICS
Kementerian Perdagangan Indonesia Tahun Ini Terus Fokus Memberantas Impor Ilegal
Wuling Daftarkan Model Mobil Listrik Baru di Indonesia
Penipu Telepon Indonesia Menyamar sebagai Petugas Pajak untuk Melakukan Penipuan
Kementerian Investasi Indonesia Mengingatkan Investor China untuk Hati-hati Mencari Lahan Industri
Pemerintah Indonesia mengingatkan investor untuk berhati-hati dalam memilih lahan industri, karena sering kali investor salah memilih jenis lahan yang menyebabkan hambatan dalam pembangunan pabrik. Investor China khususnya perlu memperhatikan hal ini dan harus berkonsultasi dengan pemerintah. Investasi manufaktur di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, nilai investasi tahun 2018-2023 meningkat 2,7 kali lipat. Kontribusi investasi Singapura cukup besar, sebagian mungkin berasal dari investor China. Sektor pertambangan dan industri makanan paling didorong. Ketua Asosiasi Produsen Makanan dan Minuman Indonesia menyambut baik investasi pengusaha China, yang dapat meningkatkan nilai tambah, dan berharap industri nasional dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah pasokan bahan baku. Ketua Kamar Dagang Impor dan Ekspor Makanan China mengatakan,
Tarif PPN yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk berbagai jenis barang
Berikut adalah barang-barang yang dikenakan PPN 12%: rumah mewah, apartemen, kondominium, rumah deret, dan hunian mewah lainnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih; kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat terbang lainnya tanpa tenaga penggerak; senjata api dan kelompok peluru senjata api lainnya (kecuali untuk keperluan negara) serta peluru dan bagian-bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin; helikopter dan pesawat terbang lainnya yang tidak dikenakan tarif bea masuk 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara komersial; berbagai jenis senjata api dan senjata api lainnya selain untuk penggunaan negara: meriam, revolver, dan pistol; senjata api (kecuali artileri, revolver, dan pistol) dan ledakan
Barang-barang China semacam ini tiba-tiba disita massal oleh BPOM Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyita 235 jenis kosmetik ilegal impor yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan nilai sekitar 89,1 miliar rupiah. Kosmetik-kosmetik ini sebagian besar didistribusikan dan dipromosikan melalui saluran online seperti e-commerce, terutama berasal dari China, serta sebagian dari Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. Sebagian besar kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan pewarna Rhodamin B. Selain itu, juga disita barang bukti berupa bahan baku kosmetik dan produk setengah jadi yang diproduksi secara ilegal oleh produsen tanpa izin produksi kosmetik atau obat. Produk-produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini
Rencana kenaikan PPN Indonesia menjadi 12% 'dibatalkan'
Sebagai hadiah Tahun Baru 2025 untuk rakyat, Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Setelah penyesuaian kebijakan, PPN 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh kalangan kaya, seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, rumah mewah, dll. Sementara itu, barang dan jasa kebutuhan pokok rakyat tetap dikenakan tarif 0%, dan barang serta jasa non-mewah lainnya masih dikenakan tarif PPN saat ini sebesar 11%. Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan negara, yang bertujuan membawa perdamaian dan kemakmuran bagi rakyat.
Indonesia Peroleh Investasi China Lebih dari 120 Triliun Rupiah
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan dalam kunjungannya ke Beijing bahwa Indonesia memperoleh komitmen investasi baru dari China senilai 7,4 miliar dolar AS (sekitar 120,7 triliun rupiah). Investasi ini mencakup empat bidang yaitu polisilikon, serat kaca, resin poliester, dan kendaraan listrik, yang akan memberikan dorongan baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam perjalanan lima hari ke China, ia mengunjungi enam kota dan menyebut kunjungan ini sangat produktif. Perusahaan China merespons positif kebijakan investasi Indonesia, dan pemerintah juga mendorong kerja sama di bidang pelatihan serta riset dan pengembangan. Target Kementerian Investasi pada tahun 2025 adalah mencapai investasi sebesar 1.906 triliun rupiah.
Pemerintah Indonesia Bentuk Satgas Impor yang Mengancam UMKM
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat akan membentuk satuan tugas impor yang bertujuan memantau barang masuk untuk mencegah gangguannya terhadap UMKM. Menteri Koordinator menyatakan bahwa satgas sedang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi reformasi regulasi kepada Presiden guna mengatasi dampak derasnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama yang menekan UMKM. Saat ini, gelombang impor menyebabkan penurunan jumlah produk lokal akibat masuknya barang tanpa bea atau ilegal. Satgas juga akan meninjau regulasi terkait impor, dipimpin langsung oleh salah satu deputi kementerian koordinator. Kementerian/Lembaga telah menyetujui pembentukan satgas untuk mengkaji regulasi dan menangani impor berlebihan, selanjutnya akan dibentuk satuan tugas khusus dengan mengundang berbagai pihak untuk membatasi impor yang membahayakan UMKM.
Kenaikan Upah Minimum 6,5% Membebani Besar Dunia Usaha Indonesia
Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5% akan memberikan beban besar bagi dunia usaha, terutama industri padat karya, dan industri padat karya sedang menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Di satu sisi pemerintah ingin mendorong penurunan angka pengangguran, di sisi lain memberikan beban berlebihan kepada dunia usaha, mereka berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih netral. Kebijakan ini memastikan pertumbuhan upah minimum berkelanjutan tetapi juga mempertimbangkan produktivitas dan daya saing industri nasional. Sebelumnya Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5%.