Otoritas IKN menargetkan realisasi investasi asing di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini, dan mengklaim minat investor asing terhadap kawasan ini cukup tinggi. Wakil Pejabat Pembiayaan dan Investasi OIKN menyatakan bahwa banyak rencana investasi IKN yang sedang dipertimbangkan oleh investor asing adalah kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Investor asing sangat tertarik dengan PPP ini, sehingga pemerintah menargetkan minat besar investor asing ini akan mulai terealisasi pada tahun 2024. Tahun ini, target investasi pemerintah di IKN mencapai Rp100 triliun, angka ini berasal dari sektor publik dan swasta. Hingga akhir tahun 2023, realisasi mencapai Rp47,5 triliun, terdiri dari Rp35,9 triliun dari sektor swasta dan Rp11,6 triliun dari sektor publik.
Waktu yang diperlukan investor untuk mendapatkan izin sebenarnya bergantung pada sektor yang dipilih dan mekanisme investasi. PPP adalah skema yang paling memakan waktu. Waktu yang diperlukan untuk bergabung dalam PPP adalah 12 bulan, selama periode ini semua persyaratan harus dipenuhi. Lamanya waktu ini terutama karena beberapa aspek studi kelayakan harus dievaluasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan lelang, dll. Ini adalah proses yang panjang karena pemerintah memiliki peran berbagi risiko, sehingga mitra investasi harus dipilih dan ditentukan dengan hati-hati. Namun, investor dari investasi langsung sektor swasta akan mengalami kemajuan yang lebih cepat.
Otoritas IKN menargetkan realisasi investasi asing di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini, dan mengklaim minat investor asing terhadap kawasan ini cukup tinggi. Wakil Pejabat Pembiayaan dan Investasi OIKN menyatakan bahwa banyak rencana investasi IKN yang sedang dipertimbangkan oleh investor asing adalah kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Investor asing sangat tertarik dengan PPP ini, sehingga pemerintah menargetkan minat besar investor asing ini akan mulai terealisasi pada tahun 2024. Tahun ini, target investasi pemerintah di IKN mencapai Rp100 triliun, angka ini berasal dari sektor publik dan swasta. Hingga akhir tahun 2023, realisasi mencapai Rp47,5 triliun, terdiri dari Rp35,9 triliun dari sektor swasta dan Rp11,6 triliun dari sektor publik.
Waktu yang diperlukan investor untuk mendapatkan izin sebenarnya bergantung pada sektor yang dipilih dan mekanisme investasi. PPP adalah skema yang paling memakan waktu. Waktu yang diperlukan untuk bergabung dalam PPP adalah 12 bulan, selama periode ini semua persyaratan harus dipenuhi. Lamanya waktu ini terutama karena beberapa aspek studi kelayakan harus dievaluasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan lelang, dll. Ini adalah proses yang panjang karena pemerintah memiliki peran berbagi risiko, sehingga mitra investasi harus dipilih dan ditentukan dengan hati-hati. Namun, investor dari investasi langsung sektor swasta akan mengalami kemajuan yang lebih cepat.