Bisnis perdagangan Indonesia, sulit sekali? Dalam seminggu terakhir, berita tentang pemerintah Indonesia yang akan menertibkan produk impor ilegal terus mengguncang para pedagang dan pelaku e-commerce. Demi keamanan, banyak toko grosir offline mulai tutup rapat, dan banyak gudang luar negeri juga menghentikan operasi. Pada akhir Juni lalu, Menteri Perdagangan Indonesia berencana menaikkan tarif pengamanan sebesar 100-200%. Kebijakan perdagangan dan penegakan regulasi Indonesia terus bergolak. Apa sebenarnya penyebab di balik ini? Bos Wang mencoba berbagi pandangan:
Banyak yang mengira penyebab gelombang perdagangan ini adalah karena pemerintah Indonesia menghadapi pergantian kekuasaan, di mana berbagai pemangku kepentingan harus diatur ulang. Ini mungkin ada pengaruhnya, tetapi Bos Wang berpendapat bahwa inti permasalahannya adalah tekanan pemerintah Indonesia untuk menjaga lapangan kerja. Menurut laporan media Indonesia, dalam dua tahun terakhir, 36 pabrik tekstil telah tutup, 31 lainnya berada di ambang kebangkrutan. Sepanjang tahun 2023, setidaknya 150.000 pekerja tekstil dan garmen kehilangan pekerjaan. Sementara itu, di sektor bahan bangunan, 7 pabrik keramik juga mengumumkan penghentian produksi. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa di balik ini semua adalah produk tekstil dan bahan bangunan impor yang unggul dalam harga dan kualitas sehingga menggerus industri lokal.
Jika kita mundur ke tahun 2023, saat itu fokus pemberitaan adalah platform e-commerce, khususnya platform Tiktok, yang dipenuhi produk murah yang menggerus toko fisik offline. Lebih dari 90% produk murah tersebut adalah produk impor. Pada September tahun itu, dalam pidatonya, Presiden Indonesia secara khusus menyebutkan sebuah kemeja seharga 5.000 Rp termasuk dalam praktik predatory pricing. Hal ini langsung menjadi awal dari penguatan regulasi perdagangan dan pengawasan produk impor di Indonesia, termasuk menaikkan batas harga produk lintas batas menjadi 100 dolar AS, menetapkan persyaratan kuota dan sertifikasi, dan seterusnya, yang berlangsung hingga sekarang.
Kategori produk yang menjadi sorotan dalam peristiwa ini meliputi tekstil, pakaian, alas kaki, kosmetik, produk elektronik, keramik, dan produk baja, yang pada dasarnya merupakan industri padat karya dan juga termasuk kategori populer yang digeluti oleh para pengusaha Tiongkok di Indonesia. Logika pengambilan keputusan pemerintah Indonesia kurang lebih adalah: masalah ketenagakerjaan menyangkut opini publik, suara pemilih, dan legitimasi pemerintahan. Untuk menjaga lapangan kerja, pemerintah rela melindungi industri lokal yang padat karya ini dengan segala cara. Karena kebijakan perdagangan terus diubah-ubah, tidak mengatasi akar masalah, dan ruang geraknya terbatas, maka memperkuat pengawasan produk impor, menertibkan praktik kolusi antara pejabat dan pengusaha, serta memberantas impor ilegal menjadi langkah yang wajar. Bos Wang berpendapat bahwa di sini tidak terlalu banyak unsur politik, dan tidak secara khusus menargetkan Tiongkok. Namun memang produk-produk asal Tiongkok mendominasi sektor-sektor tersebut di Indonesia.
Oleh karena itu, fundamental iklim bisnis Indonesia yang terbuka tidak berubah. Pemerintah Indonesia tetap menyambut investasi asing, hanya saja investor asing harus menyesuaikan diri dengan logika pengambilan keputusan pemerintah Indonesia, yaitu mengubah model bisnis perdagangan produk jadi lintas batas tradisional, mengurangi impor produk jadi, berusaha mengimpor secara legal, mendirikan pabrik pengolahan atau perakitan lokal, membangun rantai pasok domestik, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sambil meraih keuntungan di dalam negeri, serta menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan sosial. Inilah yang diharapkan oleh para pengambil kebijakan di Indonesia.
[caption id="attachment_2530" align="alignnone" width="4578"]
Waktu live TikTok: Malam 20/21 Juli pukul 21:00-22:00 WIB[/caption]
