Indonesia Sederhanakan Proses Persetujuan Ekspor Timah, Migas, dan Batubara
Kementerian Perdagangan Indonesia pada 26 Maret 2026 menerbitkan dua peraturan baru tentang izin ekspor, yang mulai berlaku efektif pada 1 April, dengan fokus utama menyederhanakan persyaratan pengawasan ekspor untuk komoditas kunci seperti timah, minyak dan gas bumi, serta batubara, guna menyesuaikan dengan perubahan perdagangan global dan meringankan beban operasional perusahaan. Dua peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 5 Tahun 2026 (revisi atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2023) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2026 (revisi atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2023), yang mencakup penyesuaian kebijakan ekspor dan pengelolaan barang yang dilarang diekspor. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam pernyataannya mengatakan bahwa revisi ini bertujuan
Kenaikan Harga Bahan Baku Tekstil di Indonesia Menyebabkan Lonjakan Harga Pakaian Jadi
Proyek Melamin Investasi China Menjadi Tonggak Hilirisasi Industri Indonesia
Kementerian ESDM RI Setujui Kuota Produksi Batubara Hampir 600 Juta Ton
Perusahaan Baja Tiongkok Ekspansi ke Pasar Indonesia dan Asia Tenggara
Perusahaan Material Baterai Indonesia Catat Peningkatan 48% Cadangan Bijih Nikel Tahun Lalu
Perusahaan Bahan Baterai Indonesia (PT Merdeka Battery Materials Tbk, disingkat MBMA, anak perusahaan dari perusahaan tembaga-emas) merilis laporan gabungan sumber daya mineral dan cadangan bijih tahun 2025. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam sumber daya dan cadangan bijih nikel, memberikan landasan yang kokoh untuk operasi produksi jangka menengah dan panjang perusahaan. Tambang Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di bawahnya mencatat peningkatan besar dalam total cadangan bijih, mencapai 578,8 juta ton basah (setara 358,2 juta ton kering), dengan kadar nikel 1,23% dan kandungan logam nikel 4,4 juta ton, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 4
Percepatan Persetujuan Rencana Penambangan Nikel Indonesia Tahun 2026
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa hingga akhir Maret 2026, sekitar 150 perusahaan nikel telah mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026, jumlah aktual yang disetujui sedikit lebih tinggi dari angka tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyatakan bahwa perusahaan nikel yang belum mendapatkan persetujuan RKAB dapat terus berproduksi hingga 31 Maret 2026 berdasarkan kebijakan pelonggaran pemerintah. Sebelumnya pada 10 Februari, direktorat tersebut telah mengeluarkan persetujuan RKAB nikel 2026, menetapkan kuota penambangan nikel tahunan dalam kisaran 260–270 juta ton, dibandingkan dengan target produksi 379 juta ton yang ditetapkan dalam RKAB 2025
Berbagai Kebijakan Baru Nikel Indonesia Mulai Diterapkan Tahun Ini
Dalam konteks harga nikel yang masih relatif tinggi, serangkaian kebijakan baru yang diluncurkan pemerintah Indonesia, termasuk rencana pajak ekspor produk nikel, revisi harga referensi mineral, serta kemungkinan kenaikan kuota penambangan dalam rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan, diperkirakan akan menjadi faktor inti yang memengaruhi industri nikel pada tahun 2026. Sebuah laporan riset yang dirilis oleh perusahaan sekuritas Indonesia baru-baru ini menunjukkan bahwa jika harga nikel tetap tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana untuk melonggarkan secara moderat kuota rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan. Kuota tambahan diperkirakan akan diberikan pada pertengahan tahun, dengan fokus pada proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) yang sudah beroperasi, seperti proyek Vale di Pomala, dan juga proyek Sulawesi Nickel Cobalt Company milik Merdeka Battery Materials. Namun, karena produksi tambang membutuhkan waktu ramp-up dan persetujuan operasional, produksi tidak akan meningkat dengan cepat. Data menunjukkan bahwa produksi aktual bijih nikel Indonesia pada tahun 2025 hanya sekitar 290-300 juta metrik ton basah, lebih rendah dari kuota yang disetujui sebesar 370 juta metrik ton basah. Dalam jangka pendek, premi bijih nikel masih akan tetap tinggi, dengan harga penawaran saat ini untuk bijih nikel saprolit dengan kadar nikel 1,6% sekitar 40 dolar AS per metrik ton.
Industri Plastik Indonesia Terganggu Akibat Kekurangan Pasokan Bahan Baku
Pelaku industri plastik di Sipintu, wilayah Bandung, Jawa Barat, menghadapi tekanan operasional yang berat. Perusahaan plastik setempat secara umum melaporkan bahwa harga bahan baku pelet plastik mengalami kenaikan signifikan, hampir dua kali lipat, yang memberikan beban berat bagi seluruh industri. Menurut laporan perusahaan, sebelumnya harga 2 ton pelet plastik adalah 40 juta rupiah, sedangkan sekarang melonjak menjadi 80 juta rupiah, harga langsung berlipat ganda, sehingga banyak perusahaan produksi plastik kesulitan menanggungnya. Di saat harga melonjak, pasokan bahan baku plastik juga semakin ketat, sehingga perusahaan semakin sulit mendapatkan bahan baku produksi. Penyebab utama dari situasi ini adalah terganggunya sektor impor bahan baku plastik, terhambatnya saluran impor menyebabkan pasokan bahan baku di pasar domestik tidak mencukupi, yang selanjutnya mendorong kenaikan harga bahan baku dan memperparah masalah kekurangan pasokan.
Indonesia Menjadi Tujuan Investasi Terbesar China di Asia
Selama dua dekade terakhir, China melakukan ekspansi investasi global secara besar-besaran dan sistematis, dan Indonesia telah menjadi tujuan investasi terbesar China di Asia. Melalui investasi asing, China tidak hanya memperkuat pengaruh ekonominya, tetapi juga memperluas jaringan geopolitik dan rantai pasokan global. Menurut data Visual Capitalist, sejak tahun 2005 hingga saat ini, total investasi perusahaan China di berbagai negara di dunia telah melampaui 1,5 triliun dolar AS, setara dengan sekitar 25.350 triliun rupiah. Namun, distribusi investasi ini tidak merata, hanya sedikit negara yang menjadi aliran utama modal China. Meskipun hubungan geopolitik AS-China
Indonesia Percepat Proyek Pembangkit Listrik dari Sampah Selesai 2028
Menteri Koordinator Bidang Pangan baru-baru ini mengungkapkan bahwa proyek Pembangkit Listrik dari Sampah (PSEL/WTE) Indonesia berjalan dengan baik, dan sejumlah pekerjaan konstruksi telah memasuki tahap tender dan realisasi. Setelah rapat koordinasi terbatas yang digelar baru-baru ini, ia mengumumkan bahwa 4 area tempat pembuangan akhir (TPS) telah selesai penetapan proyek dan memasuki proses tender, dan akan segera memulai konstruksi fasilitas pembangkit listrik dari sampah, yaitu Denpasar, Kota Bekasi, Bogor, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, 6 area lainnya telah lolos verifikasi dari Danantara dan akan memulai tender dalam waktu dekat, meliputi Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Serang, Kabupaten Bekasi, dan Medan. Per
China Mungkin Bisa Gunakan Pembayaran QRIS Indonesia pada Bulan Mei
Bank Indonesia mempercepat perluasan konektivitas lintas batas QRIS (Kode QR Standar Indonesia) setelah resmi terhubung dengan Korea Selatan pada 1 April 2026, dan berencana memperluas sistem pembayaran QRIS ke China bulan depan, guna memperluas jangkauan pembayaran digital Indonesia di kawasan Asia serta memperkuat koneksi transaksi lintas batas. Wakil Gubernur Bank Indonesia menyatakan kerja sama ini akan mendorong integrasi mendalam sistem pembayaran Indonesia dengan sistem global. Hingga saat ini, pembayaran QRIS lintas batas telah diterapkan di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Setelah terhubung dengan China, koneksi pembayaran dengan 'Asia+3' (Jepang, Korea Selatan, China) akan selesai secara resmi.