Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Perlu Dukungan Pemerintah
Presiden Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan, kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bergantung pada dukungan pemerintah. Karena biaya pembangunan kereta cepat sangat tinggi, tidak semua bank atau lembaga keuangan memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberikan pendanaan, maka di banyak negara, penyediaan kereta cepat biasanya berasal dari pemerintah, tergantung pada kemauan pemerintah. Setidaknya tanah dan sebagian infrastruktur harus disediakan oleh pemerintah, jika semuanya ditanggung KCIC, akan memberatkan pengembalian investasi dan memperpanjang periode, ini adalah salah satu pelajaran dari proyek Whoosh Jakarta-Bandung sebelumnya.
Polisi Indonesia Gunakan Pesawat Buatan China untuk Patroli
Prabowo akan Hadiri Upacara Peletakan Batu Pertama Proyek CATL
Indonesia dan Rusia Mencapai Kerja Sama di Berbagai Bidang
Tingkat Harga Tanah Terbaru di Berbagai Kawasan Jakarta
Sekitar 90% Lahan Industri di Indonesia Belum Dimanfaatkan
Sekitar 90% lahan industri yang telah direncanakan di Indonesia belum dimanfaatkan, sehingga terdapat potensi investasi yang besar. Total luas lahan industri di Pulau Sumatera sekitar 185.400 hektar, hanya 13.000 hektar (sekitar 7%) yang telah digunakan. Di Pulau Jawa, total luas lahan industri sekitar 350.500 hektar, hanya 34.000 hektar yang digunakan. Namun, izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) belum lengkap, integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Online Single Submission (OSS) berjalan lambat, dan terdapat hambatan dalam proses pengadaan dan pelepasan lahan. Pemerintah menargetkan integrasi 2.000 RDTR ke dalam sistem OSS pada tahun 2025, hingga pertengahan 2025 baru 367 yang terintegrasi, sisanya masih dalam proses sinkronisasi dan digitalisasi.
Industri Indonesia Kecewa Pemerintah Hentikan Bea Antidumping Benang Sintetis Tiongkok
Indonesia memutuskan untuk menghentikan pengenaan bea antidumping terhadap benang serat sintetis impor dari Tiongkok. Keputusan ini berawal dari dokumen internal Kementerian Perdagangan yang bocor, yang merekomendasikan untuk tidak memperpanjang pengenaan bea antidumping terhadap produk terkait. Keputusan ini mendapat tentangan keras dari pelaku industri tekstil dalam negeri, yang menilai pemerintah tidak memproses rekomendasi Komite Anti-Dumping Indonesia sesuai prosedur hukum. Menurut undang-undang perdagangan, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping terhadap produk impor yang dijual di bawah harga normal dan merugikan industri dalam negeri. Komite telah menetapkan adanya praktik dumping pada benang serat sintetis Tiongkok dan merekomendasikan pengenaan bea, namun pemerintah tidak mengindahkannya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelaku industri tekstil, yang merasa dikhianati oleh kebijakan
Perusahaan Dubai Bangun Pusat Data di Jawa Barat
Perusahaan Dubai, Edgnex, berencana menginvestasikan 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp37 triliun) untuk membangun pusat data besar di atas lahan seluas 12 hektar di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat. Tahap pertama dijadwalkan selesai pada tahun 2026, dan keseluruhan proyek berlanjut hingga tahun 2028. Menteri Komunikasi dan Digital menilai investasi ini merupakan sinyal positif dari meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem digital Indonesia. Pusat data merupakan infrastruktur inti dalam transformasi digital Indonesia. Pemerintah berharap investasi ini tidak hanya sebatas skala, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk mendukung digitalisasi usaha kecil menengah serta penerapan kecerdasan buatan di bidang pertanian, perikanan, dan kesehatan.
Perusahaan Transportasi Umum Indonesia Terima Bus Listrik Buatan China
Perusahaan transportasi umum milik negara Perum Damri sedang memperkuat layanan transportasi umum ramah lingkungannya. Perusahaan telah menerima 70 bus listrik merek Zhongtong dari China, yang direncanakan akan beroperasi pada akhir Juni. Ini merupakan bagian dari rencana Damri untuk mengoperasikan 200 bus listrik pada akhir tahun 2025, menunjukkan perannya sebagai pelopor transportasi umum berkelanjutan di Indonesia. Kepala Komunikasi Perusahaan Damri menyatakan bahwa bus baru ini mencerminkan dukungan Damri terhadap program transisi energi bersih pemerintah dan target net zero emission pada tahun 2060. Bus listrik ini nol emisi, menyediakan kenyamanan dan efisiensi tinggi bagi pengguna transportasi umum Jakarta.
Indonesia dan Uni Eropa Selesaikan Negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian baru-baru ini mengumumkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah menyelesaikan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang berlangsung selama 9 tahun dan melalui 19 putaran perundingan. Setelah bertemu dengan Komisaris Perdagangan dan Keamanan Ekonomi UE, dia mengkonfirmasi bahwa semua masalah yang tersisa telah diselesaikan dan selanjutnya akan dilaporkan kepada para pemimpin kedua negara. UE adalah mitra dagang terbesar kelima Indonesia, dengan volume perdagangan bilateral mencapai 30,1 miliar dolar AS pada tahun 2024, dan Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 4,5 miliar dolar AS terhadap UE. Di tengah ketidakstabilan ekonomi global, perjanjian ini sangat penting untuk memperkuat kerja sama kedua belah pihak dan menstabilkan rantai pasokan global. Dalam 1-2 tahun setelah implementasi perjanjian, 80% produk ekspor Indonesia ke UE akan menikmati tarif nol
Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Capai Titik Terendah dalam 60 Bulan
Menteri Perdagangan baru-baru ini mengungkapkan bahwa surplus neraca perdagangan barang Indonesia menyusut drastis, mencapai titik terendah dalam 60 bulan. Di satu sisi, penurunan ekspor menjadi penyebab utama, dipengaruhi oleh kebijakan tarif AS dan faktor libur Ramadan. Dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN juga dibahas dampak kebijakan tarif Trump yang tidak hanya menurunkan ekspor Indonesia ke AS, tetapi juga ke negara lain, sehingga banyak eksportir bersikap wait and see. Di sisi lain, impor melonjak tajam, terutama dari China. Namun ia menyatakan belum ada indikasi bahwa hal ini disebabkan oleh kebijakan Trump yang mendorong China melakukan re-ekspor ke Indonesia. China tetap menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, dan ekspor Indonesia ke China cukup tinggi.
Indonesia Rencanakan Penyediaan Listrik untuk Rumah Tangga Belum Teraliri Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan saat ini sekitar 780.000 rumah tangga di Indonesia belum teraliri listrik, tersebar di 10.068 desa terpencil. Pemerintah berencana melalui program "Listrik Desa" milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara bertahap menyediakan listrik bagi rumah tangga tersebut pada tahun 2025-2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 394 megawatt yang dapat menyediakan sambungan listrik bagi sekitar 780.000 rumah tangga. Untuk melaksanakan program ini, pemerintah diperkirakan membutuhkan anggaran investasi sekitar Rp50 triliun dalam lima tahun ke depan. Ia menyatakan pasokan listrik tidak hanya terkait kebutuhan, tetapi juga merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan daerah