Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengungkapkan isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan untuk menolak gugatan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, serta menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029.Sekretaris Jenderal BPP HIPMI mengungkapkan bahwa ada satu isu yang akan menjadi fokus di bidang hilirisasi dan industrialisasi, khususnya komoditas baja yang dianggap sebagai "pilar" pembangunan dalam negeri. Proses hilirisasi di dalam negeri belum optimal karena belum mencapai produk akhir. Industri baja dalam negeri saat ini dapat dikatakan menghadapi masalah yang sangat serius. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk mendorong industri baja di negara ini guna mendorong pembangunan negara yang membutuhkan produk baja. Ia juga menekankan bahwa PT Krakatau Steel (Persero), yang dinilai mengalami kesulitan dalam pengembangan, tidak mendapat perhatian khusus dari Kementerian BUMN, salah satunya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), yang seolah-olah selalu dikatakan bahwa PMN yang diberikan oleh Kementerian BUMN belum ditinjau secara komprehensif dan strategis. Ia berpendapat bahwa industri baja harus didorong untuk dapat membangun infrastruktur di Indonesia. Sebagai perbandingan, China juga awalnya membangun industri baja, baru kemudian melanjutkan pengembangan sektor industri lainnya. Faktanya, jika ingin membangun ekosistem industri, yang utama harus dibangun adalah industri baja. Seperti di China, pembangunan dimulai dari industri baja, yang sangat kurang di Indonesia.