Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk meninjau kembali Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor nikel guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan pengusaha lokal. Kebijakan ini bertujuan agar RKAB lebih sesuai dengan kebutuhan aktual industri, sekaligus memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk menjual produk mereka, sehingga menghindari kesulitan yang dihadapi pengusaha lokal dalam memasarkan produk. Saat ini belum ada pengurangan produksi, namun pemerintah akan menyeimbangkan permintaan RKAB dari perusahaan dengan kapasitas industri yang ada, serta memperhatikan pengusaha lokal. Selain itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RKAB perusahaan pertambangan, khususnya nikel, untuk periode 2024-2026 guna menghindari produksi nikel yang terlalu agresif. Jika terdapat perusahaan yang tidak mematuhi jaminan reklamasi lahan tambang, produksi dapat dikurangi. Produksi bijih nikel pada tahun 2024 sekitar 215 juta ton per tahun, dan pada tahun 2025 kemungkinan akan diturunkan untuk merespons penurunan harga yang terus terjadi.