Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan industri dalam negeri dari dampak banjir barang impor. Ia menekankan masalah ini tidak bisa ditangani hanya oleh Kementerian Perindustrian saja, melainkan harus melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait secara nasional. Ia menunjukkan bahwa maraknya barang impor tidak hanya di industri tekstil, tetapi juga di bidang elektronik, alas kaki, dan bahkan bisa merambah ke industri otomotif, yang memperburuk industri dalam negeri dan meningkatkan PHK di berbagai sektor. Ia meminta Menteri Perdagangan mencabut peraturan menteri perdagangan yang dianggap memudahkan masuknya barang impor ke Indonesia dan merugikan perusahaan lokal, serta mendesak Menteri Keuangan merevisi peraturan menteri keuangan yang dianggap memfasilitasi masuknya barang impor ke pasar domestik. Ia menekankan perlunya tindakan hukum terhadap para pelaku impor ilegal, dan menyebut lemahnya pengawasan bea cukai menyebabkan penyelundupan sulit dikendalikan. Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan industri dalam negeri, melalui tindakan nyata dan regulasi yang berpihak pada industri lokal, guna memulihkan daya saing industri manufaktur dalam negeri.