Presiden Prabowo akan memerintahkan Dewan Kesejahteraan Pekerja Nasional yang baru dibentuk untuk mempelajari cara menghapus sistem outsourcing tenaga kerja, yang rencananya akan terdiri dari para pemimpin serikat pekerja dalam negeri. Dalam pidatonya pada Hari Buruh di Jakarta Pusat, ia secara tegas menyatakan ingin segera menghapus sistem outsourcing. Ia mengingatkan para pekerja untuk bersikap realistis dan menekankan bahwa Indonesia perlu menyeimbangkan kepentingan investor. Ia menunjuk jika investor tidak berinvestasi, pabrik tidak dapat beroperasi dan pekerja akan kehilangan pekerjaan. Pada saat yang sama, ia mendukung usulan para pemimpin serikat pekerja untuk mempertemukan pekerja dan pengusaha di Istana Bogor, dan menyatakan akan mengatur pertemuan antara 150 pemimpin serikat pekerja dan 150 pemimpin perusahaan, serta mengingatkan para pengusaha untuk tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, melainkan harus membuat pekerja hidup sejahtera. Ia menyebut bahwa pemerintah yang dipimpinnya telah menggelontorkan dana lebih dari 500 triliun rupiah untuk masyarakat miskin, digunakan untuk memberikan layanan kesehatan, subsidi pendidikan, listrik, dan bantuan tunai langsung. Namun ia juga menekankan perlunya memastikan bantuan dan subsidi benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Pada perayaan Hari Buruh (May Day), hanya tiga serikat pekerja yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang ikut serta dalam perayaan bersama presiden. Sementara serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil lainnya mengadakan demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/MPR).