Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum telah menyelesaikan pemetaan geografis kegiatan penambangan ilegal dan tanpa izin di seluruh negeri. Direktur Jenderal Penegakan Hukum baru-baru ini mengumumkan di Jakarta bahwa telah diidentifikasi beberapa area hotspot penambangan ilegal. Area pemantauan utama meliputi Kepulauan Bangka Belitung (timah), Sulawesi Tengah (emas), Gorontalo (emas), Maluku (emas), Sulawesi Utara (emas), dan Banyuwangi Jawa Timur (emas). Strategi penegakan hukum pemerintah meliputi pelaksanaan operasi penegakan hukum secara sistematis berdasarkan data pemetaan, dengan fokus pada penindakan terhadap penambangan tanpa izin dan pelanggaran operasional oleh pemegang izin. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kegiatan penambangan ilegal melalui saluran resmi. Kementerian ESDM menekankan akan memprioritaskan penanganan penambangan emas ilegal dalam bentuk tambang rakyat, yang merupakan jenis yang paling umum di Indonesia. Pemetaan mencakup dua jenis penambangan ilegal: tanpa izin sama sekali dan pelanggaran terhadap norma penambangan.