Menteri Koordinator Perekonomian baru-baru ini mengumumkan bahwa insentif kendaraan listrik tidak akan diperpanjang hingga 2026, dan anggaran terkait akan dialihkan ke program mobil nasional untuk merevitalisasi industri otomotif lokal dan menarik investasi pabrikan. Insentif ini memungkinkan impor completely built-up (CBU) menikmati tarif bea masuk 0% (sebelumnya 50%). Sejak dimulai pada Februari 2024, enam perusahaan telah berpartisipasi. Keenam perusahaan tersebut termasuk BYD, VinFast, Geely, XPeng, National Assemblers (termasuk Aion, Citroën, Maxus, Volkswagen), dan Inchape Indomobil Energi Baru (Great Wall ORA). Syarat untuk mendapatkan insentif adalah perusahaan harus memproduksi kendaraan listrik dalam jumlah yang sama di dalam negeri sesuai persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kewajiban produksi mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027. Jika tidak terpenuhi, pemerintah dapat menggunakan jaminan bank untuk menuntut ganti rugi. Beliau menegaskan bahwa insentif akan berakhir pada 31 Desember 2025 dan tidak akan diperpanjang, karena pemerintah kini fokus pada pengembangan mobil nasional dan anggaran akan digunakan untuk program tersebut, serta belajar dari pengalaman VinFast. Beliau juga menekankan bahwa perusahaan yang telah menikmati insentif kendaraan listrik harus memenuhi komitmen pembangunan pabrik. Perusahaan yang sudah ada dan VinFast telah mulai berinvestasi membangun pabrik, sementara perusahaan lain yang belum mendirikan pabrik harus mengikuti jejak VinFast dengan secara bersamaan memajukan investasi dan tata letak produksi.