Indonesia Longgarkan Pembatasan Impor untuk 10 Kategori Barang
Pemerintah Indonesia kemarin secara resmi mengumumkan paket deregulasi tahap pertama yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi dunia usaha, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, menciptakan ekosistem yang mendukung lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian perdagangan global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan memaparkan isi kebijakan terkait. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 serta peraturan lama lainnya dicabut, dan 9 Peraturan Menteri Perdagangan baru diterbitkan, dikelompokkan berdasarkan klaster barang untuk memudahkan penyesuaian di masa depan, yang secara spesifik mencakup kebijakan dan ketentuan umum impor, tekstil dan produk tekstil, produk pertanian dan peternakan, garam dan produk perikanan, bahan kimia, bahan berbahaya dan mineral, produk elektronik dan telekomunikasi, produk industri tertentu, barang konsumsi, serta impor limbah non-B3 dan bukan barang baru.
Presiden Prabowo Hadiri Peletakan Batu Pertama Proyek Baterai Mobil CATL
Perusahaan Tiongkok Mulai Membangun Proyek Manufaktur Panel Surya di Indonesia
Motor Listrik Cerdas Tiongkok Direncanakan Meluncur di Indonesia Tahun Depan
Proyek Produksi Lokalisasi Luar Negeri Pertama Xpeng Dimulai di Indonesia pada Bulan Juli
Ekspor Batu Bara Indonesia ke China dan India Menurun
Hingga Mei 2025, ekspor batu bara Indonesia ke China turun 15% year-on-year (yoy), dan ke India turun 7% yoy. Penyebab utama penurunan ini meliputi meningkatnya persaingan harga internasional, di mana produk batu bara dari Rusia, Mongolia, Australia, dan negara lain lebih kompetitif secara harga sehingga menekan pangsa pasar Indonesia. Selain itu, stok batu bara China yang tinggi—setelah Imlek, stok batu bara tidak turun seperti tahun-tahun sebelumnya—menyebabkan permintaan impor melemah dan ketergantungan pada batu bara Indonesia berkurang. Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan tidak perlu panik, dan menyarankan untuk beralih membuka pasar baru seperti ASEAN. Ia juga mempertanyakan masalah biaya transportasi batu bara Mongolia, yang mungkin melemahkan daya saing harga karena kelemahan geografis.
Prabowo akan Hadiri Upacara Peletakan Batu Pertama Proyek CATL
Presiden Prabowo berencana memimpin upacara peletakan batu pertama proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi di Halmahera Timur, Maluku Utara pada 29 Juni. Proyek ini didukung investasi dari CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) China dengan total investasi sekitar USD 60 miliar. Fasilitas proyek akan mengintegrasikan operasi pertambangan, smelter, pemrosesan High Pressure Acid Leach (HPAL), serta produksi prekursor dan katoda. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut ini sebagai proyek pertama di dunia dengan skala seperti ini. Melalui sistem yang terintegrasi penuh, biaya produksi baterai kendaraan listrik Indonesia diharapkan dapat turun secara signifikan. Proyek ini merupakan salah satu dari 18 proyek industri hilir yang akan dikembangkan di Indonesia,
Indonesia dan Rusia Mencapai Kerja Sama di Berbagai Bidang
Presiden Prabowo baru-baru ini mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg, Rusia. Pertemuan ini merupakan bagian penting dari kunjungan resmi Prabowo ke Rusia dan partisipasinya dalam Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg 2025. Prabowo berterima kasih atas dukungan Rusia terhadap Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, menekankan interaksi erat antara kedua kepala negara dan tingkat tinggi, serta kemajuan positif kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, strategi, terutama dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas Eurasia. Putin mencatat perkembangan stabil hubungan Rusia-Indonesia di bidang perdagangan, pertanian, eksplorasi luar angkasa, energi, kerja sama teknologi militer, dan menganggap Indonesia memiliki peran strategis sebagai anggota BRICS dalam memperkuat kerja sama Global Selatan dan mendorong tatanan global yang lebih adil dan inklusif, dengan prospek luas untuk kerja sama di berbagai bidang. Perundingan substansial Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia telah selesai, ditargetkan ditandatangani pada tahun 2025.
Pemerintah Indonesia Memperkirakan Penjualan Mobil Tahun Ini Hanya 832.000 Unit
Wakil Direktur Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah memperkirakan penjualan mobil Indonesia pada tahun 2025 hanya mencapai 832.000 unit, lebih rendah dari target 900.000 unit yang ditetapkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Data ini didasarkan pada tren historis penjualan kendaraan roda empat atau lebih secara nasional dalam lima bulan pertama selama dua tahun terakhir, serta mempertimbangkan faktor musiman industri. Meskipun pasar mobil secara keseluruhan lesu, kendaraan listrik menunjukkan pertumbuhan. Diperkirakan penjualan mobil listrik murni BEV pada tahun 2025 melonjak dari 43.000 unit pada tahun 2024 menjadi 126.000 unit, mobil hybrid HEV naik dari 57.000 unit menjadi 71.000 unit, sementara kendaraan bermesin bakar tradisional
Tingkat Harga Tanah Terbaru di Berbagai Kawasan Jakarta
Wakil Direktur Departemen Riset dan Konsultasi PT Leads Property Services Indonesia baru-baru ini mengungkapkan tingkat harga tanah di berbagai kawasan Jakarta. Harga tanah tertinggi berada di Kawasan Bisnis Pusat Sudirman (SCBD) mencapai 200-300 juta rupiah/m² (sekitar 88.000-132.000 yuan/m²), harga jual aktual bervariasi tergantung negosiasi. Kawasan sekitar Sudirman memiliki harga tanah sekitar 180-200 juta rupiah/m² (sekitar 79.000-88.000 yuan/m²). Kawasan perumahan kelas atas Menteng (dekat kawasan bisnis)
Sekitar 90% Lahan Industri di Indonesia Belum Dimanfaatkan
Sekitar 90% lahan industri yang telah direncanakan di Indonesia belum dimanfaatkan, sehingga terdapat potensi investasi yang besar. Total luas lahan industri di Pulau Sumatera sekitar 185.400 hektar, hanya 13.000 hektar (sekitar 7%) yang telah digunakan. Di Pulau Jawa, total luas lahan industri sekitar 350.500 hektar, hanya 34.000 hektar yang digunakan. Namun, izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) belum lengkap, integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Online Single Submission (OSS) berjalan lambat, dan terdapat hambatan dalam proses pengadaan dan pelepasan lahan. Pemerintah menargetkan integrasi 2.000 RDTR ke dalam sistem OSS pada tahun 2025, hingga pertengahan 2025 baru 367 yang terintegrasi, sisanya masih dalam proses sinkronisasi dan digitalisasi.
Industri Indonesia Kecewa Pemerintah Hentikan Bea Antidumping Benang Sintetis Tiongkok
Indonesia memutuskan untuk menghentikan pengenaan bea antidumping terhadap benang serat sintetis impor dari Tiongkok. Keputusan ini berawal dari dokumen internal Kementerian Perdagangan yang bocor, yang merekomendasikan untuk tidak memperpanjang pengenaan bea antidumping terhadap produk terkait. Keputusan ini mendapat tentangan keras dari pelaku industri tekstil dalam negeri, yang menilai pemerintah tidak memproses rekomendasi Komite Anti-Dumping Indonesia sesuai prosedur hukum. Menurut undang-undang perdagangan, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping terhadap produk impor yang dijual di bawah harga normal dan merugikan industri dalam negeri. Komite telah menetapkan adanya praktik dumping pada benang serat sintetis Tiongkok dan merekomendasikan pengenaan bea, namun pemerintah tidak mengindahkannya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelaku industri tekstil, yang merasa dikhianati oleh kebijakan