Pusat Layanan Dua Taman Indonesia-Tiongkok Resmi Beroperasi di Bandara Baiyun Guangzhou
Pada 12 Desember, Pusat Layanan Investasi Indonesia dan Stasiun Konsultasi Bandara Baiyun untuk Dua Taman Indonesia-Tiongkok resmi diluncurkan di Terminal 2 Bandara Internasional Baiyun Guangzhou. Ini juga merupakan stasiun konsultasi pertama di Bandara Baiyun untuk negara-negara "Sabuk dan Jalan". Fasilitas ini akan menyediakan layanan yang nyaman bagi kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia-Tiongkok, membuka lebih banyak peluang kerja sama di masa depan, serta mendorong perusahaan Indonesia dan Tiongkok untuk mencapai kemenangan bersama di berbagai bidang. Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Kepala Kantor Urusan Tionghoa Perantauan Pemerintah Provinsi Guangdong, Dewan Promosi Perdagangan Guangdong, dan Federasi Tionghoa Perantauan Guangzhou, serta para pemimpin proyek dari kedua belah pihak dan tamu penting dari berbagai kalangan berkumpul untuk menyaksikan
Sistem Pajak Inti Indonesia akan Mulai Diterapkan Tahun Depan
Daftar Barang yang Dibebaskan dari Bea Masuk atau PPN Mulai Tahun Depan di Indonesia
Indonesia Berencana Memblokir Nomor IMEI iPhone 16
Indonesia dan China Menandatangani Tujuh Perjanjian Kerja Sama
Indonesia Mulai Melarang Ekspor Bahan Baku Tembaga dan Timah Tahun Depan
Untuk memperkuat pengembangan industri hilir, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus meningkatkan optimalisasi hilir guna meningkatkan daya saing industri tembaga dan timah nasional. Selain itu, industri tembaga dan timah memainkan peran penting dalam mendukung industri hilir seperti otomotif, elektronik, peralatan listrik, dan energi terbarukan. Oleh karena itu, mulai 1 Januari 2025, ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda secara resmi dilarang. Direktur Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk terus mendorong pengembangan industri hilir lebih lanjut. Sementara itu, di sisi lain, timah masih diekspor secara luas dalam bentuk logam mentah.
Indonesia Meniru Singapura Mendirikan Lembaga Investasi Kepemilikan Negara
Presiden baru Indonesia, Prabowo, akan mendirikan perusahaan induk investasi negara yang mirip dengan Temasek Singapura, untuk mengintegrasikan investasi yang tersebar dan memanfaatkan leverage. Lembaga ini bernama Daya Anagata Nusantara, dan Prabowo menunjuk mantan Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Hadad, sebagai kepala lembaga. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Swiss yang menjadi pejabat menyatakan bahwa setelah kebijakan disetujui oleh DPR, pemerintah akan segera mendirikan lembaga investasi ini untuk mengelola investasi negara di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat ini sedang berdiskusi dengan
Daftar Kabinet Pemerintahan Prabowo Resmi Diumumkan
Pada Minggu malam (20 Oktober 2024), Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mengumumkan susunan kabinet untuk periode 2024-2029 di Istana Presiden Jakarta. Kabinet Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri (wamen), kepala lembaga, dan kepala instansi setingkat menteri. Berikut adalah daftar lengkap menteri, wakil menteri, kepala lembaga, dan instansi setingkat menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Budi Gunawan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Prabowo Dilantik sebagai Presiden Indonesia: Membuka Era Baru
Tanggal 20 Oktober akan menjadi momen bersejarah, Indonesia akan mengalami pergantian presiden. Pemimpin lama Joko Widodo yang menjabat selama 10 tahun (2014-2024) akan segera lengser, dan Prabowo Subianto akan menggantikannya sebagai presiden periode 2024-2029. Apa saja hal menarik dari pelantikan presiden kali ini? Pertama, upacara pelantikan presiden akan digelar pada 20 Oktober pukul 10.00 WIB (11.00 WIB) di Gedung DPR/MPR RI. Diperkirakan 35 negara sahabat akan mengirimkan perwakilan. Dipimpin oleh Ketua MPR RI, presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan.
Kementerian Perindustrian Indonesia Mewajibkan Sertifikasi Standar untuk 16 Produk
Menteri Perindustrian telah menerbitkan peraturan baru tentang penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk 16 produk industri, yang bertujuan memberikan jaminan kualitas kepada masyarakat. Peraturan yang termasuk dalam rencana Menteri Perindustrian (Permenperin) ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang meliputi audit dan pengujian terhadap produk yang berdampak signifikan pada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Ini merupakan alat penting untuk memastikan produk hasil industri memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, beliau telah menunjuk seorang penanggung jawab. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 laboratorium uji menyatakan bahwa LPK memainkan peran penting dalam memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi persyaratan yang berlaku. Selain itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa 16 peraturan baru Kementerian Perindustrian bertujuan untuk mengatur produk kawat prategang, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin, sprayer gendong, sepatu keselamatan, natrium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.
Jokowi Genjot Pengembangan Industri Hilir Nikel di Indonesia
Salah satu prestasi pemerintahan Jokowi adalah hilirisasi pertambangan, yang telah menjadi pilar Indonesia dan berhasil meningkatkan nilai tambah dari produksi tambang mentah menjadi komoditas matang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Indonesia pada akhirnya memperoleh keuntungan berlipat ganda dari proyek hilir ini. Kini nilai ekspor nikel mencapai 34 miliar dolar AS, melonjak dari sebelumnya 33 triliun rupiah menjadi sekitar 510 triliun rupiah. Keberhasilan hilirisasi nikel dalam negeri berawal dari larangan ekspor bijih nikel ke luar negeri sejak tahun 2020, yang tidak lepas dari tantangan. Kebijakan larangan ekspor ini juga menuai gangguan di dunia internasional, termasuk gugatan dari Uni Eropa (UE) terhadap kebijakan tersebut di Organisasi Perdagangan Dunia.
Indonesia Rencanakan Larangan Penjualan Mobil Bensin pada 2045
Pemerintah berencana meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dengan harga yang semakin terjangkau. Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), kendaraan tradisional ini akan dibatasi karena penghentian penjualan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan bahwa sedang menyusun larangan penjualan kendaraan tradisional yang menggunakan mesin pembakaran internal (ICE) berbasis bensin. Deputi Koordinator Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves mengatakan bahwa larangan penjualan mobil bensin akan menjadi bagian dari upaya mempercepat adopsi kendaraan listrik atau battery electric vehicle (BEV). Mereka terus berkomitmen untuk menyusun mekanisme kebijakan pelarangan penjualan kendaraan tradisional.