Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa aksi penertiban barang impor tidak hanya terbatas pada pemberantasan perdagangan pakaian bekas, tetapi juga akan menyasar barang-barang baru yang membanjiri pasar domestik. Menteri Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa pemerintah sedang bersiap membatasi barang-barang baru asal Tiongkok yang tidak berlabel dan kurang pengawasan yang semestinya. Ia menunjuk bahwa masalah terbesar yang dihadapi UMKM bukan hanya maraknya impor pakaian bekas, tetapi juga derasnya arus barang impor baru yang masuk tanpa kendali melalui kontainer. Barang-barang tersebut meliputi pakaian, sepatu, celana, jam tangan, dan barang lainnya, tanpa identitas produk, tanpa label standar, tanpa penyaringan kualitas. Barang-barang itu masuk melalui kontainer, tanpa penyaringan, tanpa batasan, inilah yang akan ditangani dan dibatasi oleh pemerintah, agar produk dalam negeri mampu bersaing. Ia menegaskan pembatasan impor bukan untuk menutup perdagangan internasional, melainkan untuk memastikan produk lokal memiliki ruang berkembang. Pemerintah hanya mengizinkan impor barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, sedangkan barang yang bisa diproduksi perlu dibatasi, guna memberi pasar dan kesempatan tumbuh bagi produk lokal. Sebelumnya, pemberantasan impor pakaian bekas telah menunjukkan hasil. Kini fokus beralih ke penertiban barang impor baru ilegal, untuk menyeimbangkan ekosistem perdagangan dan mencegah industri dalam negeri terus tertekan oleh barang murah tanpa pengawasan dan persaingan tidak sehat.