Indonesia Berpotensi Beri Diskon Pajak untuk Pembelian Mobil Tahun Depan
Kementerian Perindustrian baru-baru ini mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang melakukan diskusi maraton dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan seluruh produsen mobil mengenai insentif bagi industri otomotif, yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan dan penguatan industri mobil dalam negeri pada tahun 2026. Pada tahun 2025, industri menghadapi tekanan daya beli di pasar domestik dan fluktuasi pasar global, situasinya berat. Wakil Menteri Perindustrian menyatakan bahwa diskusi belum selesai, dan hasilnya akan diumumkan setelah libur Natal tahun ini. Disebutkan bahwa insentif direncanakan dalam dua opsi, dan pemerintah akan memilih salah satu untuk diterapkan. Opsi pertama: untuk kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) dengan harga di bawah Rp275 juta, hybrid dan mobil listrik murni (BEV) di bawah Rp375 juta, serta pikap komersial di bawah Rp275 juta, dibebaskan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 100%.
Pemerintah Indonesia Sediakan Pembiayaan Rp2 Triliun untuk Industri Tekstil dan Furnitur
Asosiasi dan Forum Nikel Indonesia Menentang Standar Denda Nikel yang Terlalu Tinggi
Pemerintah ancam mengambil alih perusahaan nikel Weda Bay milik China
China Menjadi Sumber Impor Utama Batu Nisan Indonesia
Kawasan Weda Bay klarifikasi isu 'penyelundupan bubuk nikel'
Menanggapi dugaan keterlibatan warga negara Tiongkok dalam penyelundupan bubuk nikel melalui bandara eksklusif IWIP di Maluku Utara, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memberikan tanggapan. Pada hari Jumat, 5 Desember, seorang warga negara Tiongkok saat akan naik pesawat dari bandara eksklusif IWIP menuju Manado, kedapatan membawa 5 bungkus bubuk nikel campuran dan 4 bungkus bubuk nikel murni, dan langsung ditangkap. Manajemen IWIP dalam pernyataan tertulisnya menyatakan bahwa perusahaan telah mengetahui isu mengenai dugaan pengangkutan material yang melanggar aturan di bandara eksklusif, dan selalu mematuhi semua aturan operasi
Kawasan Weda Bay dituduh melakukan penimbangan dan verifikasi mineral sendiri
Kawasan Industri Weda Bay (PT IWIP) dituduh melanggar aturan perdagangan mineral dengan melakukan penimbangan dan verifikasi mineral sendiri, bukan melalui lembaga inspeksi bersertifikat, yang berpotensi menyebabkan kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Direktur Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan menilai hal ini merupakan masalah serius dalam akuntabilitas perdagangan mineral, di mana operasi mandiri rentan terhadap pemalsuan data jumlah dan kadar, mengakibatkan kerugian negara yang jumlahnya bisa sangat besar, dan terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia menilai langkah ini melanggar peraturan pemerintah dan peraturan PNBP terkait, serta mendesak DPR untuk membentuk panitia khusus, pemerintah untuk melakukan audit, dan menindak sesuai hukum. DPR ke
Perusahaan Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Berencana Melantai di Bursa
Perusahaan ekspor sarang burung walet PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penawaran umum perdana (IPO) ditetapkan pada harga Rp168 per saham, dengan menerbitkan 625 juta saham, total dana terkumpul Rp105 miliar. Berdasarkan prospektus, seluruh dana akan digunakan untuk pembelian sarang burung walet sebagai modal kerja: 56,33% untuk modal kerja perusahaan sendiri, 43,67% disuntikkan ke anak perusahaan PT Realfood Winta Asia (RWA) untuk pembelian sarang burung walet.
Indonesia Batasi Impor Barang Tiongkok Tanpa Label dan Penyaringan
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa aksi penertiban barang impor tidak hanya terbatas pada pemberantasan perdagangan pakaian bekas, tetapi juga akan menyasar barang-barang baru yang membanjiri pasar domestik. Menteri Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa pemerintah sedang bersiap membatasi barang-barang baru asal Tiongkok yang tidak berlabel dan kurang pengawasan yang semestinya. Ia menunjuk bahwa masalah terbesar yang dihadapi UMKM bukan hanya maraknya impor pakaian bekas, tetapi juga derasnya arus barang impor baru yang masuk tanpa kendali melalui kontainer. Barang-barang tersebut meliputi pakaian, sepatu, celana, jam tangan, dan barang lainnya, tanpa identitas produk, tanpa label standar, tanpa penyaringan kualitas. Barang-barang itu masuk melalui kontainer
AKRA Jual Lagi 20 Hektar Lahan, Perusahaan Kimia Tiongkok Ambil Alih
Perusahaan AKR Corporindo Tbk (AKRA) melalui anak usahanya PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) telah menyerahkan lahan industri seluas 20 hektar kepada anak perusahaan Sichuan Jinsiang Chemical, yaitu PT GEABH Joint Technology, yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Industri dan Pelabuhan Terpadu Gresik (JIIPE) di Jawa Timur. Sebelumnya pada April 2025, perusahaan tersebut telah membeli 20 hektar lahan untuk fasilitas produksi tahap pertama. Lahan tambahan ini akan digunakan untuk
Indonesia Rencanakan Penurunan Produksi Batu Bara Tahun Depan untuk Menjaga Harga
Sebagai negara pengekspor batu bara utama dunia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menurunkan produksi tahun depan guna mencegah penurunan harga batu bara internasional. Dirjen Mineral dan Batu Bara baru-baru ini menjelaskan di gedung DPR bahwa berdasarkan perhitungan awal, produksi batu bara tahun depan diperkirakan tidak akan melebihi 700 juta ton, dan akan menerapkan "pembatasan produksi" untuk mengatasi penurunan harga yang menembus batas. Tahun lalu, produksi batu bara Indonesia mencapai puncak 836 juta ton, namun tahun ini produksi menunjukkan tren penurunan, diperkirakan tidak mencapai 800 juta ton, sekitar 750 juta ton. Pada tahun 2024, Indonesia mengekspor 555 juta ton batu bara, mencakup sekitar 33%–
Pemerintah Indonesia Peringatkan Praktik Penghindaran Pajak di Industri Sawit
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan perusahaan setelah menemukan praktik pelaporan harga di bawah nilai sebenarnya (underinvoicing) dan penggunaan faktur palsu di industri kelapa sawit. Menteri Keuangan baru-baru ini menegaskan bahwa tindakan bersama Kementerian Keuangan dan Kepolisian (seperti pengungkapan kasus penyelundupan produk turunan CPO awal November) bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan untuk memastikan kepatuhan hukum perusahaan dan menjaga pendapatan negara. Sekitar 200 perwakilan dari 137 wajib pajak utama perusahaan sawit menghadiri pertemuan di kantor pusat DJP. Menteri Keuangan melakukan kunjungan mendadak dan meminta perusahaan untuk melapor secara proaktif jika menghadapi kesulitan.