Prabowo Dorong Pengembangan Industri Peleburan Timah
Presiden Prabowo baru-baru ini mengunjungi Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk meninjau secara langsung aset pabrik peleburan timah senilai triliunan rupiah yang sebelumnya disita oleh kejaksaan. Prabowo mendengarkan laporan dari Menteri BUMN dan pejabat terkait mengenai operasional pabrik dan penyitaan aset. Pabrik ini adalah salah satu pabrik peleburan timah terbesar di Indonesia, dan asetnya disita karena terlibat dalam sengketa hukum dan kepemilikan yang kompleks. Prabowo menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa secepatnya, mendorong pabrik untuk beroperasi kembali, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Menteri BUMN yang mendampingi mengatakan,
Prabowo Serahkan Enam Pabrik Peleburan kepada Perusahaan Timah Indonesia
Pasar Keuangan Indonesia Variatif, Arus Masuk Asing Pimpin Kenaikan Saham
Prabowo Memberantas Tambang Timah, Pasokan Timah Global Berubah
Perusahaan China-Korea Kerja Sama Bangun Pabrik Baja Tahan Karat di Indonesia
Kerja Sama China-Indonesia Dorong Pengembangan Industri Pertanian
Wakil Menteri Pertanian Indonesia baru-baru ini bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China yang berkunjung di Jakarta, dan kedua belah pihak mencapai empat konsensus mengenai kerja sama pertanian: Kedua belah pihak akan memperkuat kerja sama penelitian padi, dengan fokus pada pengembangan varietas padi toleran salinitas untuk meningkatkan produksi padi di daerah pesisir Indonesia. Sebagai negara penghasil padi tinggi, Indonesia berharap dapat memperdalam kerja sama dengan China dalam penelitian dan industrialisasi benih. Saat ini, Indonesia mencatat surplus perdagangan produk pertanian sebesar 1,7 miliar dolar AS dengan China, terutama mengekspor minyak sawit, karet alam, dan sarang burung walet. Indonesia berencana untuk lebih memperluas ekspor komoditas strategis ini ke China; Indonesia juga meminta China untuk membuka akses ekspor langsung untuk durian,
Indonesia Terus Dorong Proyek Pembangkit Listrik Sampah
Lembaga Pengelola Investasi Indonesia BPI Danantara mengumumkan akan melanjutkan proyek pembangkit listrik tenaga sampah, dengan investasi diperkirakan 2 hingga 3 triliun rupiah untuk mengolah 1.000 ton sampah per hari. Proyek ini dilaksanakan bersama oleh pemerintah daerah, kementerian, dan perusahaan, dengan mitra teknis terbuka bagi perusahaan domestik, asing, dan BUMN, dan pada akhirnya akan dipilih solusi terbaik melalui evaluasi. Tujuan utamanya adalah ramah lingkungan, bukan keuntungan. CEO lembaga mengungkapkan bahwa PLN akan bertanggung jawab atas pembelian sampah dan konversi energi, menanggung biaya pengolahan sampah yang sebelumnya dibayar oleh pemerintah daerah, dengan subsidi dari pemerintah pusat. Tarif listrik ditetapkan sebesar
Impor Rokok China Pengaruhi Perkembangan Industri Lokal
Menteri Keuangan baru-baru ini menekankan akan menjaga kelangsungan industri tembakau lokal, serta menyebut isu impor rokok China. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada periode 2021 hingga Juli 2025, Indonesia mengimpor tembakau dan rokok dari China (kode HS 24 dua digit) senilai USD 2,01 miliar. Nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar USD 255,7 juta; total volume impor pada periode yang sama mencapai 252.456,6 ton, dengan volume impor tertinggi pada tahun 2022 sebesar 67.527,5 ton. Ia menyatakan akan segera bertemu dengan asosiasi perusahaan tembakau untuk membahas tarif cukai tembakau terbaik
Mengapa Pemerintah Indonesia Menghentikan 190 Perusahaan Tambang?
190 perusahaan tambang tiba-tiba dihentikan, Asosiasi Nikel langsung mendukung pemerintah, bahkan presiden menyebutkan akan membersihkan tambang ilegal. Untuk menghasilkan uang di sektor pertambangan Indonesia, sekarang harus melewati kepatuhan terlebih dahulu. Titik balik benar-benar datang. Pada tanggal 18 September, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia tiba-tiba mengeluarkan kebijakan besar, 190 perusahaan tambang dihentikan. Intinya hanya dua masalah: belum membayar cukup jaminan reklamasi, atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang tidak sesuai. Yang lebih penting, Asosiasi Nikel Indonesia langsung mendukung penegakan hukum, dan ini bukan peristiwa yang terisolasi. Sejak Hari Kemerdekaan 15 Agustus, Prabowo
Asosiasi Nikel Indonesia Mendukung Pemerintah Menghentikan Operasi 190 Perusahaan Tambang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru-baru ini menghentikan operasi 190 perusahaan tambang (termasuk 39 perusahaan nikel), karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (melanggar Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010). Sekretaris Jenderal Asosiasi Nikel Indonesia (APNI) baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah menertibkan tata kelola industri, guna memastikan persaingan yang adil bagi perusahaan yang patuh. Ia juga mendesak perusahaan anggota untuk melunasi jaminan dan menyerahkan rencana reklamasi dalam batas waktu, serta memasukkan kepatuhan reklamasi ke dalam Standar Nasional ESG (pilar lingkungan). Kerangka standar ESG meliputi: Lingkungan (E) progres reklamasi, pengelolaan tailing, daur ulang air; Sosial (S) mekanisme konsultasi komunitas, indikator keselamatan kerja; serta Tata Kelola (G) sertifikasi anti-suap, uji tuntas rantai pasok.
Penyesuaian Kebijakan Indonesia Pengaruhi Ekspor Pir Segar Tiongkok
Pada paruh pertama tahun 2025, volume ekspor pir Tiongkok meningkat 18,26% tahun-ke-tahun, namun mengalami penurunan sementara di pasar Indonesia akibat dampak kebijakan. Indonesia menunda persetujuan registrasi laboratorium pengujian hingga Agustus, serta hanya mengakui laporan pengujian residu pestisida pada periode tertentu, sehingga beberapa batch memerlukan pengujian ulang, mengakibatkan waktu bea cukai diperpanjang 15-20 hari, biaya pengujian naik sekitar 30%, dan biaya demurrage kontainer naik 50%. Penyesuaian kebijakan baru-baru ini menyebabkan volume ekspor pada Juli-Agustus turun 30% tahun-ke-tahun, terutama mempengaruhi perusahaan ekspor di wilayah produksi Tiongkok Utara. Namun pada akhir Agustus, 20 laboratorium Tiongkok mendapatkan kembali kualifikasi sertifikasi COA
Indonesia Batasi Impor Singkong dan Etanol untuk Lindungi Petani
Menteri Perdagangan baru-baru ini menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan yang secara resmi membatasi impor singkong dan etanol. Kebijakan ini dikeluarkan atas arahan Presiden Prabowo untuk melindungi pertanian dan industri gula dalam negeri. Pemerintah mewajibkan impor singkong dan produk olahannya (seperti tepung singkong) memiliki izin Importir Produsen (API-P), sementara impor etanol harus melalui mekanisme Persetujuan Impor (PI). Selain itu, Kementerian Perindustrian diminta mengeluarkan surat rekomendasi teknis atau neraca komoditas, dan Bea Cukai memperketat pengawasan impor. Sebelumnya, impor tanpa batas menyebabkan harga molase tebu turun dari Rp2.000/kg menjadi Rp900/kg, dan harga singkong jatuh di bawah biaya produksi (Rp740/kg).